Sigli – Proses rekrutmen Tim Panitia Seleksi, (Pansel), komisioner Komisi Independen Pemilihan, (KIP), Kabupaten Pidie, secara tertutup yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, (DPRK), setempat telah mencederai Demokrasi di tanah air. Sehingga apa yang dilakukan Komisi I sangat tidak mencerminkan Demokerasi.
Demikian dikatakan pengamat Hukum dan kebijakan Kabupaten Pidie, Muharamsyah,SH, kepada thetime23.com, Kamis, (4/5/2023).
Meski kata Muharamsyah, perekrutan Tim Pansel sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) UU No.7/2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan PERPU No.1/2022 tentang Perubahan atas UU No.7/2017 tentang Pemilu, dimana dinyatakan bahwa tatacara pembentukan TimSel Calon Anggota KPU dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
Namun demikian sebut Muharamsyah, bagi dirinya rekrutman dengan mekanis tertutup telah mencedrai nilai-nilai Demokrasi dan transparansi publik. Mekanisme rekrutmen tertutup berpotensi membuat TimSel terpilih hanya berasal dari mereka yang memiliki kedekatan dengan partai-partai yang mendiami Komisi I. “Ini sangat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” tegas dia.
Lanjut Muharamsyah, metode seleksi tertutup cenderung bisa memastikan anggota timsel yang dipilih memiliki pengetahuan, kapasitas, dan perspektif jender yang baik. Namun, prosesnya harus dilakukan secara transparan dengan menetapkan kriteria timsel sehingga ruang-ruang negosiasi dan subyektivitas bisa dihindari. “Jangan sampai sistem pemilihan tertutup membuat proses seleksinya tidak transparan,”pungkasnya.
Oleh sebab itu, menurut mantan aktifis SIRA pada masa lampau itu, sejak awal, Komisi I DPRK Pidie harus memiliki nama-nama dan mendata calon-calon potensial untuk dipilih menjadi timsel. Pendataan itu mesti dilakukan berdasarkan rekam jejak, pengetahuan, kapasitas, dan latar belakang.
Sebab, pada seleksi penyelenggara pemilu di 2018 menunjukkan ada timsel bermasalah, seperti melakukan politik uang dan tidak memiliki politik afirmasi.
Lalu kata Muharamsyah, untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang punya kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman, maka timsel yang dibentuk juga harus memenuhi kriteria itu.
“Dalam model seleksi tertutup, saya mengingatkan agar Komisi I DPRK Pidie, tetap menjaga asas transparansi dan partisipasi publik. Nama-nama calon anggota timsel perlu dibuka ke publik agar masyarakat bisa memberikan laporan dan masukan terhadap rekam jejak calon timsel.
Jangan sampai pinta Muharamsyah, proses seleksi timsel yang tertutup justru menguatkan politik rekrutmen penyelenggara yang memiliki kedekatan dengan kelompok tertentu, organisasi masyarakat, dan partai politik tertentu sehingga mengganggu independensi penyelenggara setelah terpilih. Sebab, model rekrutmen seperti ini cenderung terjadi di seleksi-seleksi periode sebelumnya.
Selain itu, Komisi I DPRK Pidie harus mengumumkan kembali nama-nama kandidat tim seleksi menjadi tim resmi. Dengan ini, publik dapat menguji kredibilitas, akuntabilitas, dan kapabilitas calon yang dipilih Komisi I.
Nah jika uji publik itu dilakukan maka akan meminimalisir masalah seperti, kandidat yang terafiliasi dengan partai politik, pernah menjadi tim pemenangan suatu calon, yang partisan, ini agar diuji secara publik. Demikian kata Muharamsyah,SH.
